Buruknya Pelayanan
Kesehatan
Harapan warga miskin
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak nampaknya masih jauh. Itulah
yang dialami Elisa Darawati, seorang warga tidak mampu di Jakarta yang harus
menerima kenyataan setelah salah satu putrid kembarnya yang baru lahir
meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Bayi yang lahir prematur tersebut
didiagnosa mengalami gangguan pada tenggorokannya. Apa daya setelah sepuluh
rumah sakit yang didatanginya tidak ada satupun yang bersedia merawat dengan
alasan apapun. Bayi malang itupun akhirnya meninggal.
Beberapa jam kemudian
pihak menkes membantah terjadinya penolakan dari pihak rumah sakit terhadap
Elisa. Menurut semua rumah sakit yang didatangi Elisa memang telah penuh.
“Jadi, bukan karena dia ditolak di mana-mana, tapi karena kondisinya buruk.
Kalau anak berat 1 kg memang survival –nya
kecil sekali,” jelas menkes Nafsiyah Mboi. Ia juga berjanji akan memperbaiki
system komunikasi antar RS sehingga tidak muncul kejadian seperti Elisa yang
berkeliling membawa Dera yang sakit parah.
Pihak Kemenkes juga
membantah terjadinya diskriminasi terhadap warga miskin seperti Elisa. “Tidak
diterimanya rujukan pasien tersebut disebabkan keterbatasan alat, dalam hal ini
fasilitas ruang NICU, bukan karena pasien membawa Kartu Jakarta Sehat*(KJS),”
kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes Murti Utami dalam siaran persnya,
Senin(18/2). Gubernur DKI Jokowi juga menyatakan penuhnya kamar perawatan NICU
dikarenakan terjadinya lonjakan jumlah anak penderita hingga 70%.
Analisis Masalah
Rendah Anggaran
Kesehatan
Pelayanan kesehatan
harus dipahami bukan sekedar pelayanan kepada warga yang sakit, tapi juga
terjaminnya kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini layanan yang
diperoleh masyarakat jauh lebih rendah. Menurut Laporan Akhir Tahun 2012 Komnas
Perlindungan Anak Indonesia, ada sekitar 8 juta anak Indonesia yang mengalami
gizi buruk sudah pasti akan berdampak pada pertumbuhan anak, di antaranya
adalah anak akan tumbuh sebagai orang pendek(stunting) paling banyak di dunia, selain Thailand, India, Pakistan,
Nigeria, dan bahkan Vietnam. WHO mencatat 90% anak pendek ada di 36 negara
berkembang, termasuk Indonesia.
Buruknya pelayanan
kesehatan masyarakat khususnya warga miskin karena memang pemerintah tidak
pernah memberikan anggaran yang memadai. Dari total Produk Domestik Bruto(GDP),
alokasi biaya pendidikan dan kesehatan Indonesia paling rendah dari negra lain
yaitu 2%. Sedangkan Kamboja 4%, Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Philipina 15%,
dan Thailand hampir 7%.
Tata Kelola Amburadul
Persoalan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat bertambah ruwet dengan tidak adanya transparansi dan
amburadulnya pengelolaan. Banyak bidan dan rumah sakit yang mengeluhkan
kesulitan mencairkan dana jampersal (jaminan persalinan kelahiran) selain itu
juga di sejumlah daerah terjadi pemotongan dana jampersal yang mereka terima. Tidak hanya itu sejumlah
RS juga sudah diprivatisasi. Anggaran kesehatan yang rendah, privatisasi RS
milik pemerintah, dibukanya kran masuknya RS asing, semua itu menunjukan negara
lepas tangan dari memberikan pelayanan kesehtan untuk rakyatnya. Justru
Negara memposisikan sebagai pentedia jsa
dan rakyat sebagai konsumen dengan hubungan dagang.
